|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

11 Aug 2018

Kebijakan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Peningkatan Peran Perpustakaan

Grobogan, Jawa Tengah - "Kami dari Perpustakaan Nasional hadir dalam rangka bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bersama-sama merumuskan formula bagaimana menjawab tantangan tentang opini hasil penelitian bertaraf internasional mengenai indeks pembangunan bangsa kita yang berada di posisi 113 dan indeks  literasi serta budaya baca  yang rendah, kurangnya buku dan ketimpangan pemerataan bahan bacaan antar wilayah terutama di pulau jawa dan luar jawa," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali sambutan dalam acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu (11/8). Syarif dalam kesempatan tersebut secara tegas menolak bahwa budaya baca bangsa Indonesia rendah, dalam kenyataannya Indonesia memiliki jumlah aksara terbanyak sebanyak kurang lebih lima puluh aksara yang terpelihara dan digunakan oleh berbagai suku di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga pulau Rote. 

Kendala yang ada saat ini dalam meningkatkan budaya baca adalah ketimpangan antara rasio jumlah buku yang terbit dengan jumlah penduduk. Syarif memaparkan di kota-kota besar rata-rata 1 buku ditunggu 10.000 orang dan diluar pulau jawa 1 buku ditunggu 15.000 orang. Dalam arti buku-buku yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat  baik yang bekerja sebagai petani,  pedagang maupun peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi. Buku-buku yang tersebar ke daerah-daerah seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat melalui buku-buku ilmu pengetahuan praktis, buku-buku teknologi tepat guna dan ilmu pengetahuan terapan sebagai penyederhanaan dari hasil penelitian atau disertasi para pakar di Perguruan Tinggi. "Hal tersebut sangat penting agar masyarakat memiliki kemampuan berkarya dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai sumber daya alam yang melimpah disekitarnya. Dengan demikian kebijakan revolusi karakter bangsa sesuai dengan 9 nawa cita  pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla dibutuhkan untuk kemandirian masyarakat, sehingga peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai pusat pembelajaran untuk meningkatkan potensi masyarakat" imbuh Syarif.

Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan tujuan revolusi karakter bangsa adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan kepribadian kebudayaan secara bertahap dapat tercapai. Selain itu, Kepala Perpusnas juga menekankan tentang perlunya pemahaman mengenai esensi kemerdekaan pada setiap individu masyarakat Indonesia dalam mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemikiran-pemikiran positif untuk mengelola seluruh sumber daya yang melimpah termasuk potensi kesenian, kebudayaan dan pariwisata. "Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan komentar para pengamat, namun jauh lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bangkit berkreasi, berinovasi, bergotong royong, bermusyawarah dan bermufakat untuk kemajuan kesejahteraan dan persatuan dalam kelompoknya," demikian motivasi yang disampaikan Syarif kepada seluruh Tokoh Masyarakat dan pendidik serta penggiat literasi yang hadir dalam acara tersebut dalam menyikapi opini penelitian internasional tersebut.

Sejalan yang disampaikan Muhammad Syarif Bando, Bupati Grobogan Sri Sumarni yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan menyambut baik Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayahnya sebagai upaya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat serta menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar sepanjang hayat. "Namun demikian peran keluarga, sekolah dan masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan minat baca, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengaktualisasikan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan umum," Sri menambahkan.

Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam mendukung suksesnya Gerakan Literasi Kabupaten Grobogan telah melakukan langkah nyata melalui Pencanangan Kabupaten Literasi tanggal 15 Oktober 2016, Penerbitan Surat Edaran  Bupati Grobogan Nomor 903/3067/2017 tentang Alokasi Dana Desa bagi Pengembangan Perpustakaan, Penerbitan Surat Sekretaris Daerah Nomor 041/4410/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Perpustakaan Desa, Promosi Gemar Membaca melalui workshop peningkatan minat baca sejak dini, pameran buku setiap tahun, dan lain-lain. "Dalam menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran sepanjang hayat diharapkan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak membantu pelayanan perpustakaan," harap Sri.

"Perpustakaan Nasional merupakan mitra Komisi X DPR RI, Pak Syarif Bando selama menjabat Kepala Perpusnas luar biasa lincahnya, terbukti dengan tingkat literasi dan kegemaran membaca yang meningkat dalam satu tahun selama 2016-2017 hampir sepuluh persen," puji Djoko Udjianto yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat daerah pilihan Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang dan Pati). Djoko menerangkan dasar untuk mensosialisasikan peran perpustakaan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan juga memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. "Disisi lain, sebagai anggota DPR RI memiliki tiga tugas yaitu dari segi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tentunya ini sangat berkaitan dalam menumbuhkembangkan perpustakaan," terang Djoko.

Kenapa perpustakaan di negara Indonesia belum berkembang? Djoko menjelaskan menurut kajian bahwa kebiasaan seseorang membaca dipengaruhi oleh orang tua ternyata sangat kecil yaitu sekitar 6%, sedangkan guru hanya 14%, justru yang terbanyak dipengaruhi oleh kawan. Djoko sependapat dengan syarif bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi namun jumlah buku yang dibaca oleh setiap orang pertahunnya masih rendah. "Dari hasil kajian, rata-rata orang Indonesia dalam satu tahun membaca kurang dari lima buku," jelas Djoko. Oleh karena itu Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto yang juga anggota Badan Anggaran tersebut dimana komisi yang dinaunginya membawahi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan berjuang dalam penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemanfaatan anggaran dana desa bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan.

Saat ini perpustakaan harus bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan. "Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup penggunanya," jelas Syarif. Perpustakaan Nasional telah menginisiasi ide-ide pengembangan perpustakaan dan bekerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation melalui program Perpuseru yang telah direplikasi oleh perpustakaan desa di seluruh Indonesia sebagai tempat belajar dan berkreasi yang produktif bagi masyarakat sekitarnya. Banyak testimoni keberhasilan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam hal sosial dan ekonomi masyarakat.

Seperti keberhasilan Ni Wayan Srimentik dari Denpasar-Bali menjadi pelopor gepeng bangkit dari kenistaan melalui berdagang dupa. Lalu, Sudarwati seorang ibu rumah tangga dari Kalimantan dapat mengangkat perekonomian keluarga melalui Perpustakaan Desa Sungai Kapitan dalam membuat keripik pisang kepok. Kemudian, Gunawan seorang pendekar pupuk organik cair dari Sumenep yang memperoleh literatur dari internet dengan keahliannya berselancar di dunia maya dimanfaatkan oleh pemerintah desa Totosan. Selain itu Suparno dari Gunung Kidul Jogja, memanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan jagung hibrida dan banyak lagi keberhasilan dari pemanfaatan perpustakaan. Salam literasi!

Reportase : Arwan Subakti



Diunggah oleh admin (2018-08-14 14:12:05)