|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

24 Sep 2018

Rakor GPMB : GPMB Diminta Rumuskan Program Kolaboratif Dengan Perpusnas

Tugu Tani, Jakarta—Pergerakan organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) belum menggembirakan. Meski sudah terbentuk sejak 2001, belum semua daerah memiliki kepengurusan GPMB. Kepengurusan GPMB pada tingkat provinsi baru mencapai 15 dari 34 provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota malah baru terbentuk 26 organisasi GPMB daerah dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di harapkan pada Musyawarah Nasional (Munas) GPMB 2019 mendatang, permasalahan ini sudah menemukan solusi.

Ketua Umum PP GPMB Bambang Suprio Utomo membeberkan sejumlah alasan kenapa hal tersbut terjadi, antara lain rendah dan lambannya respon daerah dalam membentuk GPMB, seringnya rotasi pimpinan menyebabkan kesulitan komunikasi dalam membangun dan membina kepengurusan GPMB, dan AD/ART yang masih disempurnakan demi mengakomodir laju organisasi GPMB.

“Saya harapkan lewat Rakor ini akan terbentuk persamaan persepsi kepengurusan, laju gerak anggota sehingga koordinasi dan strategi pengembangan budaya baca bisa terumus secara komphrehensif,” ujarnya pada pembukaan Rakor dan seminar GPMB di Jakarta, Senin, (24/9).

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca  (P3MB) Perpusnas Deni Kurniadi juga mengimbau agar GPMB menyusun program kolaboratif dengan Perpusnas karena mulai 2019, Program Perpuseru yang selama ini dijalankan The Coca Cola Foundation akan direplikasi. Siapa tahu GPMB bisa masuk terlibat pada program replikasi Perpuseru yang dijalankan Perpusnas nanti.

“Saat ini perhatian pemerintah sudah begitu besar terhadap pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca. Perpusnas mendapatkan jatah dana alokasi khusus (DAK) Perpustakaan senilai 300 miliar. Jika ternyata tidak mampu terserap, akan menjadi Silpa. Tapi jika terserap bukan tidak mungkin DAK perpustakaan meningkat menjadi 1 triliun di tahun berikutnya,” terang Deni Kurniadi.

Belum lagi bantuan-bantuan regular seperti yang telah dijalankan sampai sekarang, seperti bantuan koleksi yang sesuai kebutuhan masyarakat, sarana komputer, peningkatan mutu, juga dana dekonsentrasi.

Kekurangmaksimalan GPMB bisa jadi salah satunya karena kurangnya promosi. Oleh karena itu, ada baiknya jika GPMB mengubah mind set. Bukan lagi berkutat pada aspek minat baca, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah memasuki aspek gemar membaca. “Ini bisa dirundingkan pada saat Munas mendatang, apakah minat baca masih relevan menjadi bagian dari nama besar organisasi GPMB,” lanjut Deni Kurniadi.

Dalam suatu sesi rakor GPMB juga dipaparkan sharing pengalaman berupa best practise, keberhasillan pengelolaan dan manajerial dari ketiga TBM di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Di harapkan kesuksesan yang diraih ketiga TBM tersebut bisa menular atau direplikasikan oleh TBM-TBM lain sehingga pergerakan dan pengembangan kegemaran membaca tidak terjadi ketimpangan berarti. 

Pada akhir rakor, disampaikan sejumlah rekomendasi dari GPMB, yang diantaranya :

  1. Demi meningkatkan efektifitas GPMB, memerlukan adanya komitmen yang kuat dari pihak terkait terutama untuk penguatan organisasi melalui pembentukan pengurus daerah (PD GPMB) secara merata di seluruh Indonesia
  2. Di sebagian daerah dimana perpustakaan masih termarginalkan, GPMB perlu mempertebal komitmennya untuk terus membangun dan memberdayakan perpustakaan dengan meningkatkan kegiatan PKM sebagai upaya menuju Indonesia Cerdas. GMPB perlu memberikan perhatian khusus memilih pemimpin yang memiliki keberpihakan kuat terhadap kegiatan PKM
  3. Pemanfaatan dana dekonsentrasi perlu lebih difokuskan ke arah kegiatan PKM sesuai judul dalam program penganggaran, yakni pemasyarakatan kegemaran membaca
  4. Perpusnas dan DPAD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melibatkan GPMB dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan
  5. Perpusnas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Badan Pengembangan Bahasa menetapkan ketentuan baku 'Indeks Literasi Nasional' sebagai acuan bersama  
  6. Pemerintah c.q Perpusnas melakukan kegiatan pengembangan kemampuan (capacity building) tenaga pengelola perpustakaan desa/kelurahan, TBM, pegiat pustaka keliling kampung, dan sejenisnya
  7. Pemerintah c.q Perpusnas bersama DPAD mengembangkan dan meningkatkan pola percepatan pembudayaan membaca melalui berbagai kegiatan stimulan di wilayah masing-masing seperti terbentuknya kelompok masyarakat sadar baca, sudut baca, duta baca, kampung pustaka, dan sejenisnya  

 

Reportase : Hartoyo Darmawan

 



Diunggah oleh admin (2018-09-26 13:39:08)